SERAHKAN LKPD UNAUDITED TA 2021, ACEH TAMIANG KEMBALI MENJADI YANG TERCEPAT
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 718
Banda Aceh : Kamis (13/01/22), Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, M. Kn, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (unaudited) kepada BPK RI Perwakilan Aceh. Seremoni penyerahan dilakukan di ruang pertemuan Kantor BPK setempat, yang diterima Kepala BPK Perwakilan Aceh, Pemut Aryo Wibowo.
Dalam suasana informal dan penuh keakraban, Bupati Mursil menyampaikan penyerahan LKPD tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana masyarakat oleh Pemkab. Ia berharap, Bumi Muda Sedia dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke delapan secara berturut-turut.
Kepada Kepala BPK Kalan Aceh, Bupati Mursil turut menerangkan, Pemkab Aceh Tamiang melalui BPKD sangat berhati-hati dan cermat mengelola keuangan daerah. Terlebih di era pandemi Covid-19 yang banyak memangkas anggaran pembangunan guna penanganan pagebluk yang dua tahun terakhir terus melanda dunia.
Bupati Mursil mengungkapkan, sebagai Kepala Daerah, ia berkomitmen terus memperbaiki kesalahan dan kekurangan, berupa temuan dan upaya pencegahannya. Tidak hanya itu, ia juga meminta BPK dapat membantu meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian internal melalui kerjasama dan sharing pengetahuan kepada para auditor dan pengawas pada inspektorat daerah.
Menjawab pernyataan tersebut, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh Aryo menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Aceh Tamiang. Selain sebagai Kabupaten tercepat di Aceh yang menyerahkan LKPD, Aceh Tamiang juga telah membuat sebuah kemajuan dengan waktu penyerahan LKPD lebih awal dibandingkan dengan tahun lalu.
“Pada tahun lalu LKPD Aceh Tamiang diserahkan pada tanggal 20 Januari 2021,sementara tahun ini diserahkan pada tanggal 13 Januari 2022. Ada koreksi waktu seminggu lebih cepat. Dengan begitu penyerahan LKPD ini menjadi yang tercepat di Aceh dan keenam secara nasional, ” terangnya.
Aryo kemudian menerangkan, 5 Kabupaten/Kota yang melakukan penyerahan LKPD tercepat adalah, Kota Madiun (4/1), Kabupaten Musi Banyuasin (7/1), Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta (10/1), dan Kota Prabumulih (11/1).
“Aceh Tamiang bisa menjadi contoh bagi daerah lain di Aceh dalam kecepatannya menyiapkan LKPD untuk diserahkan kepada BPK. BPK RI Perwakilan Aceh sendiri bisa menjadikan Aceh Tamiang sebagai model terkait hal ini,” sambung Aryo.
Lebih lanjut Aryo menjelaskan, ke depan pihaknya akan berfokus pada pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan ZIS yang dikelola oleh Baitul Mal di tiap Kabupaten/Kota. Ia menyebutkan, Aceh memiliki keunikan tersendiri, karena pemdanya terlibat aktif dan menjadikan dana ZIS sebagai unsur PAD dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Pengelolaan ZIS dalam keuangan mesti menjaga betul kehati-hatian karena merupakan harta umat yang jelas peruntukannya yang diatur oleh Alquran,” terangnya lagi.
Dalam waktu dekat, tambah Aryo, pihaknya akan menggelar pertemuan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan guna membahas hal ini. BPK Aceh, sebutnya, juga akan melakukan pertemuan sosialisasi ke kabupaten/kota atas pengelolaan dana ZIS yang telah dilakukan selama ini.
Tampak ikut mendampingi Bupati dalam penyerahan LKPD TA 2021, Kepala BPKD Yusriati, Kabag Humas Azwanil Fakhri, dan Kabid Akuntansi, Lia Agustina.[]
TERIMA KUNJUNGAN BI, KETUA DEKRANASDA BERI APRESIASI
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 660
Aceh Tamiang : Bank Indonesia Cabang Lhokseumawe berencana akan mengucurkan bantuan bagi pengembangan pembinaan kelompok perajin tenun songket di Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui kunjungan yang dilakukan hari ini, Kamis (13/01/22), Ketua Dekranasda Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Syntia menyambut baik kedatangan tim. Ia memberi apresiasi atas rencana pemberian bantuan tersebut.
“Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas perhatian BI Cabang Lhokseumawe guna menyalurkan program bantuan tersebut,” ucapnya spontan.
Dalam kesempatan tersebut Rita mengatakan, menindaklanjuti rencana tersebut, ia akan menggelar berdiskusi bersama para pengurus, anggota dan perajin membahas apa yang dibutuhkan dalam menunjang proses produksi yang bernilai ekonomi.
“Besar harapan saya, bantuan yang diberikan kepada penenun haruslah dapat dipahami dan digunakan oleh mereka. Jika bantuan yang diberikan berupa alat, saya berharap alat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan harga jual dan terutama mutu dari tenun tersebut dan dapat bersaing dengan daerah luar”, ujar Rita lagi.
Mewakili Tim BI, Chalidia mengungkapkan, bantuan yang akan diberikan merupakan sebuah janji dari Tim BI untuk menunjang sektor riil dan UMKM Perajin Tenun Songket di Aceh Tamiang.
“Kami akan berikan bantuan alat tenun yang dibutuhkan para perajin sesuai dengan permintaan dari Dekranasda sendiri”, ungkap Chalidia.
Selain tujuan memberikan bantuan, dalam hal ini Tim BI juga merekomendasikan untuk bekerjasama dengan Dekranasda Kabupaten Aceh Tamiang. Kerjasama tersebut dilakukan dalam konsep sebuah pelatihan tenun songket. Pihaknya juga merencanakan pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada Bulan Maret mendatang yang yang akan dipusatkan di Aceh Tamiang dan diikuti pengrajin dari Kota Langsa dan Aceh Timur.[]
BUPATI MURSIL TERIMA KUNKER MENSOS RI, SERAHKAN BANTUAN LUMBUNG SOSIAL
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 574
AcehTamiang : Rabu, (12/1/22) Bupati Aceh Tamiang, Mursil, SH, M.Kn bersama Wakil Bupati, Tengku Insyafuddin menerima kunjungan kerja Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, ke Bumi Muda Sedia di Posko Pusdalops Banjir Aceh Tamiang yang berlokasi di halaman Dinas Lingkungan Hidup.
Dalam kunjungannya, Mensos Tri Rismaharini menyerahkan bantuan logistik tanggap darurat Bencana Alam secara simbolis kepada Bupati Aceh Tamiang senilai Rp. 1 Milyar lebih. Bantuan yang berguna sebagai lumbung sosial ini sebagai bentuk antisipasi terhadap bencana di kemudian hari.
“Kami siapkan lumbung sosial untuk cadangan. Jika terjadi sesuatu, warga bisa menangani sendiri dengan koordinator pemerintah daerah. Lumbung sosial itu terdiri atas kebutuhan makanan, peralatan dapur umum, popok, selimut, kasur, tenda, perlengkapan ibadah dan lain-lain. Tapi kita tidak berharap adanya bencana lagi”, kata Mensos.
Pada kesempatan ini, Bupati Mursil meminta adanya penambahan perahu karet untuk proses evakuasi korban bencana banjir.
Menanggapi permintaan Bupati tersebut, Mensos mengatakan bahwa perahu karet harus terlebih dahulu di impor dari luar. Hal ini, terangnya, karena adanya perbedaan kualitas antara buatan lokal dengan buatan luar, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Tidak hanya itu, Risma berjanji akan mengirimkan bantuan susulan, seperti multivitamin dan masker yang bisa digunakan semaksimal mungkin guna mencegah penyakit yang timbul pasca banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
Usai menyerahkan bantuan, Risma juga meninjau kondisi dapur umum bagi korban banjir. Saat peninjauan, ia kembali berjanji akan memberikan dan menambah bantuan perlengkapan dapur umum yang diperlukan saat terjadi bencana.
Bencana banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang sejak tanggal 2 Januari 2022 mencapai ketinggian 30 - 300 cm. Intensitas curah hujan yang tinggi membuat air Sungai Tamiang meluap dan empat titik tanggul jebol. Akibatnya sekitar 28.817 jiwa terpaksa mengungsi.[]
MENSOS RISMA PUJI PENATAAN KOTA KUALASIMPANG
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 654
Aceh Tamiang : Sembari memantau penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kantor Cabang BSI setempat, Menteri sosial Tri Rismaharini sempat mengomentari keadaan pembangunan di Aceh Tamiang, terutama Kota Kualasimpang. Ia memuji penataan Kota Kualasimpang yang menurutnya sudah tampak rapi dan teratur.
Pujian ini disampaikannya setelah melalui kawasan perkotaan, deretan ruko yang berjajar rapi setelah jembatan Sungai Tamiang, Pasar Pagi, dan pusat perkotaan saat bergerak ke lokasi kunjungan kedua, Kantor Cabang BSI. Sambil mengamati prosedur pelayanan pencaiaran BPNT, Mensos Risma kemudian memanggil Bupati Mursil.
“Mana Pak Bupati, sini tak bilangin; Kotamu bagus, aku lihat sambil lewat barusan, udah tertata, pasarnya udah kelihatan rapi. Tapi kok kayaknya pembangunannya berhenti?” ujar Risma bertanya.
Mendapati pernyataan Mensos Risma, Bupati Mursil yang didampingi Wabup Insyafuddin menjawab, penataan ulang Kota Kualasimpang termasuk pengalihan arus lalu lintas merupakan salah satu program utama pemerintahannya. Tapi, lanjut Mursil, program pembangunan terpaksa dihentikan sementara karena pandemi melanda.
“Penataan kawasan Kota Kualasimpang ini termasuk program dan misi besar pemerintahan kami Bu Mensos. Ini salah satu misi prioritas kami bersama Pak Wabup. Tapi terpaksa dihentikan sementara karena pandemi. Habis kami kena potong akibat refocusing yang memaksa menyusun ulang komposisi anggaran guna penanganan pandemi Covid-19,” terang Bupati.
Sambil bercanda, Mensos Risma menanggapi balik keterangan Bupati, “Ah kamu ini, kayak anggaranmu sendiri saja yang dipotong, aku juga di Kemensos banyak dipotong, tapi ya tetap diusahakan maksimal,” timpalnya yang disambut tawa Bupati dan warga yang ada di sana.
Mensos Risma berkata, ia akan menyampaikan laporan kepada Presiden atas hasil kunjungan kerjanya ke Aceh, termasuk kinerja Bupati Mursil dan Wabup Insyafuddin yang dinilainya berhasil menata ulang kawasan perkotaan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Dijelaskan, sebagai seseorang yang pernah menjabat walikota, ia sangat memahami bagaimana beratnya tugas kepala daerah untuk melakukan penataan ulang kotanya agar tampak lebih teratur, bersih, hijau dan ramah. Karena itu, kepada Bupati dan Wabup, Mensos Risma berpesan supaya terus bekerja guna kepentingan rakyat di sisa akhir masa jabatan yang tinggal sebelas bulan lagi.
Bupati Mursil lantas membalas canda Mensos dengan mengatakan supaya Bu Risma merekomendasikan dirinya menjadi Wakil Menteri usai masa jabatannya Desember tahun ini. Hal ini dijawab Bu Mensos dengan canda yang sama.
“Lha, ngapain sampeyan jadi Wamen, udah besok tak lapor Pak Presiden, supaya kamu dilantik gantikan saya saja jadi Mensos,” begitu jawab Risma yang kembali disambut tawa orang-orang yang mendengarnya.
Sebagaimana dikabarkan sebelumnya, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini melakukan kunjungan kerja ke Aceh sejak kemarin. Jadwal penutup kunjungan kerjanya di Aceh yakni Kabupaten Tamiang, yang diisi dengan sejumlah agenda, di antaranya, menyerahkan secara simbolis bantuan penanganan banjir senilai lebih dari Rp. 1 milyar, meninjau dapur umum guna pemenuhan logistik korban banjir, serta meninjau langsung penyaluran BPNT bagi penerima di Bumi Muda Sedia.[]
CAPAIAN INDEKS MCP ACEH TAMIANG LAMPAUI TARGET
- Detail
- Ditulis oleh Bidang Media Dinas Kominfo
- Kategori: Kabar Daerah
- Dilihat: 592
Aceh Tamiang : Kabupaten Aceh Tamiang lampaui target MCP. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah, Drs. Asra, dalam rapat evaluasi terhadap MCP (Monitoring Centre for Provention) di aula Setdakab Aceh Tamiang, Selasa (11/1/22). Rapat evaluasi MCP yang bertujuan sebagai langkah pencegahan korupsi yang berintegritas antara KPK RI dengan Pemkab Aceh Tamiang.
Dalam pembukaannya, Sekda Asra menyampaikan bahwa saat ini capaian MCP Aceh Tamiang berada di posisi kedelapan se-Aceh dengan persentase sebesar 75,91%.
“Target awal kita untuk optimasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terintegrasi, yakni dengan menargetkan pada zona biru dengan persentase 69,95 %. Alhamdulillah kita masuk zona hijau hampir 76%”, ujar Sekda.
Asra turut mengarahkan ssluruh OPD terkait agar terus berkoordinasi, berkolaborasi, bersinergi, agar mencapai target MCP maksimal guna mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelamatan keuangan serta aset daerah.
Dalam kesempatan yang sama, saat mengawali rapat, Asisten Administrasi Umum, Tri Kurnia yang juga menjabat sebagai Plt. Inspektur Daerah mengatakan, Aceh Tamiang masuk ke dalam peringkat terbaik se-Aceh, dan Aceh masuk ke kategori unggul rata-rata Nasional. Namun demikian Tri meminta supaya tidak segera berpuas diri.
“Kita jangan berpuas diri, sebab angka terus bergerak. Teruslah bergerak semaksimal mungkin sebab kemungkinan KPK akan melakukan indikator perubahan baru dalam proses penilaian MCP”, ungkap Tri.
Dilansir dari laman resmi KPK, Monitoring Center For Prevention (MCP), merupakan salah satu program KPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi, melalui perbaikan tata kelola delapan bidang/area yang terangkum dalam MCP. Adapun ke delapan bidang itu diantaranya yakni; Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan terpadu satu pintu, Kapabilitas APIP, selanjutnya Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa (untuk Kabupaten/Kota).
Pelaksanaan pencegahan korupsi terintegrasi melalui agenda Korsupgrah yang dikelola melalui skema Monitoring Center For Prevention (MCP) tersebut sangat bermanfaat mencegah tindak pidana korupsi sedini mungkin.[]